Aksi demo Indonesia Gelap kembali
digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2/2025), bertepatan
dengan pelantikan kepala daerah.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI),
Herianto menjelaskan, demo tersebut diharapkan dapat mendorong para kepala
daerah untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ke depannya.
"Ya, benar (akan digelar hari ini), kita mengambil momentum itu
untuk menegaskan bahwa kepala-kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab
yang harus segera dijalankan untuk menyejahterakan rakyatnya," ujar
Herianto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (18/2/2025).
Puncak aksi Indonesia Gelap merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa karena
belum ada respons dari pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan dalam demo
sebelumnya pada Senin (17/2/2025).
"Kami sangat kecewa dengan
pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi untuk
menyampaikan poin-poin tuntutan kami," kata Herianto.
Bungkamnya pemerintah menjadi alasan mengapa aksi demo kali ini
dinamakan "Indonesia Gelap", yang menggambarkan ketidakmauan
pemerintah untuk mendengar masukan dari rakyat.
Herianto juga menyatakan massa demo ini akan jauh lebih besar
dibandingkan sebelumnya.
"Itu pasti akan lebih besar
kalau tuntutan kita kemarin tidak ada yang direspons oleh pihak
pemerintah," ungkapnya.
Menurutnya, massa tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari
daerah lain seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin,
Aceh, dan Bali.
Herianto berharap pemerintah
dapat merespons tuntutan sebelum massa demo semakin banyak.
Dalam aksi sebelumnya di Patung Kuda, Senin (17/2/2025), terdapat 13
tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
Tuntutan peserta demo Indonesia Gelap
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan
pemangkasan anggaran
pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria
sejati.
3. Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara
kritis di kampus.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi dalam kehidupan
sipil.
5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk melindungi
hak-hak mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap
ancaman terhadap
kepentingan rakyat. Baca
juga: Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Kritisi Retret Kepala
Daerah di Magelang.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan
kualitas pendidikan.
9. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
perampasan aset. Baca juga:
DPR Respons Demo "Indonesia Gelap": Itu Ciri Khas
Mahasiswa.
10. Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang
berpotensi menguatkan
impunitas aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet
Merah Putih untuk mengatasi pemborosan.
12. Menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata
tertib.
13. Reformasi kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan
profesionalisme.
Sumber : Kompas.com
