Ogan Komering Ilir, Berita1.info –
Puluhan warga Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati OKI pada Kamis (22/5). Mereka menuntut kejelasan penanganan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa mereka. Aksi ini diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Sumatera Selatan (AMUK Sumsel) dan turut didukung sejumlah LSM serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Batu.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan lima poin pelanggaran yang mereka tuduhkan kepada Kades, termasuk penggunaan dana desa tahun 2022–2023 yang tidak transparan, dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BPD, hingga proyek fiktif senilai ratusan juta rupiah. Mereka juga mengungkapkan adanya intimidasi terhadap BPD dalam proses administratif desa.
Angga, S.H., M.H., yang bertindak sebagai orator utama, menyuarakan desakan warga agar Kades dicopot dari jabatannya. Mereka juga meminta agar Inspektorat OKI bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan, serta mendesak Kapolres OKI untuk mengusut perkara ini secara tuntas.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, masyarakat memberikan tenggat waktu 14 hari kepada pihak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Jika tidak direspons, aksi lanjutan akan dilakukan di tingkat provinsi.
Meski sempat diwarnai pembakaran ban sebagai bentuk protes simbolik, aksi tetap berjalan tertib dan aman. Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menunjukkan sikap terbuka dengan turun langsung menemui massa. Ia menyatakan akan segera mengambil langkah hukum terhadap Kades Tanjung Batu jika terbukti bersalah.
"Kami tidak akan menunggu lama. Pemeriksaan akan segera dilakukan. Bila ada pelanggaran, sanksi tegas menanti," ujar Bupati, yang disambut dengan tepuk tangan warga sebagai bentuk apresiasi.
Langkah cepat Bupati OKI dinilai menjadi angin segar bagi warga yang berharap adanya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana desa. Warga berharap proses hukum tidak hanya dijadikan formalitas, melainkan betul-betul menghasilkan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi refleksi penting akan kebutuhan pembenahan sistem pengawasan dana desa di tingkat daerah. Masyarakat pun siap mengawal proses ini hingga tuntas dan menyerukan agar Pemkab OKI terus mendengarkan suara rakyat dalam menjaga integritas pemerintahan.
By : (KHar)
