masukkan script iklan disini
Jakarta, Berita1.info -
Kenya terlilit utang jumbo kepada pemberi pinjaman asing. Negara ini memakai anggaran yang lebih banyak untuk membayar bunga utang dibanding mendanai pendidikan dan kesehatan.
Sekitar 40 persen penduduk Kenya hidup dalam kemiskinan. Mereka semakin terpukul dengan tingginya biaya hidup, sementara lapangan kerja tak tersedia. Warga bertambah muak saat skandal korupsi para pejabat terus-menerus terjadi.
Banyak warga yang tidak bisa makan lantaran sangat sulit untuk mendapat uang di Kenya. Seperti yang dialami penjual sayuran di jalanan tersibuk di Nairobi, Christine Naswa.
Ekonomi sangat buruk saat ini. Tidak ada uang di Kenya," ujar ibu lima anak ini kepada AFP, Rabu lalu (11/6).
"Saya bahkan tidak mampu memberi makan anak-anak saya, (biaya) hidup tinggi dan keuntungan saya rendah. Ada beberapa hari ketika saya tidak mendapatkan apa pun," imbuh wanita berusia 40 tahun itu.
Ketidakpuasan warga terhadap ekonomi negara meledak menjadi protes berujung maut pada Juni 2024. Pemicunya saat itu adalah pungutan pajak baru dalam RUU Keuangan yang diusulkan pemerintahan Presiden Kenya William Ruto.
Meskipun akhirnya beberapa pajak dibatalkan, banyak penduduk Kenya yang berjuang lebih keras dari sebelumnya.
Penduduk Kenya menilai pajak sudah terlalu tinggi, dengan sebagian besar beban jatuh pada sektor formal yang kecil, yang hanya menyediakan kurang dari 20 persen lapangan pekerjaan.
"Tahun ini merupakan tahun tersulit dalam sejarah bisnis kami selama 36 tahun," kata seorang pemilik toko di distrik komersial Nairobi, yang takut menyebutkan namanya karena tokonya dijarah selama protes tahun lalu.
"Begitu pemerintah baru terpilih, dalam beberapa bulan pertama, mereka langsung menaikkan pajak," imbuhnya, kecewa.
Para analis menilai Ruso telah menyia-nyiakan niat baik yang dinikmatinya saat menjabat pada 2022.
"Ada banyak sekali ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap pemerintahan Ruto," kata Patricia Rodrigues, dari konsultan global Control Risks.
"Ia berkuasa dengan menjanjikan begitu banyak hal... kehidupan yang lebih baik bagi warga biasa, dan sebaliknya... memutuskan untuk menaikkan pajak, dan itu dianggap sebagai pengkhianatan besar," katanya.
Rodrigues menilai sebagian masalah di Kenya dapat diselesaikan jika ada tindakan serius terhadap korupsi, tetapi masalah itu "sangat mengakar".
Sementara itu, badan-badan internasional seperti IMF mengatakan Kenya tidak punya pilihan selain menaikkan pajak untuk memenuhi kebutuhan 55 juta warganya yang terus meningkat.
Namun, APBN baru yang akan dibahas di parlemen tampak berupaya keras untuk menghindari pajak langsung, yang dikhawatirkan memicu kerusuhan baru.
"Kami sudah mencapai batas berapa banyak pajak yang bisa ditanggung warga Kenya," kata Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs.
"Gagasan bahwa pemerintah dapat menaikkan pajak untuk menutupi inefisiensi negara dan membayar utang, menurut banyak warga Kenya tidak digunakan dengan baik. Gagasan itu sudah tidak relevan lagi," tambahnya.
Kenya memiliki roda ekonomi yang beragam termasuk sektor pertanian, jasa, dan pariwisata yang kuat.
Sumber : CNN Indonesia
