Lamba Leda, 15 Oktober 2025 — Warga Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, diguncang oleh insiden ambruknya plafon bangunan Puskesmas Dampek. Kejadian ini bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga menyingkap dugaan serius bahwa proyek yang menelan dana miliaran rupiah itu dikerjakan tanpa memperhatikan standar mutu.
Peristiwa terjadi secara tiba-tiba ketika kondisi puskesmas sedang sepi pengunjung, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, ambruknya plafon pada bangunan yang baru berusia sekitar empat tahun itu telah memicu kemarahan warga dan menimbulkan kecurigaan kuat bahwa pengerjaan proyek penuh dengan kejanggalan.
“Baru beberapa tahun digunakan, plafon sudah ambruk. Ini bukan sekadar soal estetika bangunan, tapi menyangkut keselamatan pasien dan tenaga medis. Ada yang tidak beres dengan pembangunan ini,” ujar salah satu warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut.
Diketahui, proyek pembangunan Puskesmas Dampek dilaksanakan pada tahun anggaran 2020–2021 dengan alokasi dana besar dari APBD. Namun hasil yang terlihat di lapangan justru jauh dari harapan. Warga menduga kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan mark-up anggaran dan penggunaan material berkualitas rendah.
Masyarakat kini menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Mereka meminta kejaksaan untuk segera turun tangan mengusut dugaan praktik korupsi di balik proyek ini.
“Kami minta kejaksaan jangan tinggal diam. Segera periksa PPK, kontraktor, dan semua pihak yang terlibat. Kalau bangunan yang dibiayai uang rakyat ambruk dalam waktu singkat, jelas ada permainan kotor di dalamnya,” tegas sejumlah tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas proyek yang dinilai gagal ini.
Pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya menjadi simbol pelayanan publik yang aman dan berkualitas, bukan ajang mencari keuntungan pribadi. Setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika kasus ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan runtuh bersama plafon yang ambruk itu.
Penulis: Piter – Wartawan Berita1.Info
