Ruteng, Berita1.Info. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung pada Kamis, 24 Juli 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Manggarai.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya secara bergilir. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan perhatian pada pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Fraksi Partai Hanura
Thomas Rihimone, S.H., mewakili Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menekankan agar RPJMD 2025–2029 memprioritaskan program-program yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Manggarai. Ia juga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara bijak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip pembangunan yang humanis dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Fraksi Partai Gerindra
Sekretaris Fraksi, Hendrikus Candra, menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra mendukung visi jangka panjang Kabupaten Manggarai 2025–2045 menuju “Manggarai Mandiri, Maju, Unggul, dan Berkelanjutan”. Fraksi Gerindra mendorong agar arah pembangunan daerah fokus pada pemanfaatan potensi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perbaikan layanan publik dan daya saing daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Melalui pelapor Ursula Anur, SE., Fraksi PAN menyatakan bahwa RPJMD berperan penting dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Fraksi PAN menekankan perlunya pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran.
Fraksi Partai Perindo
Pelapor Hima Domi Antonius menyampaikan bahwa Fraksi Perindo mendorong Pemerintah Daerah Manggarai untuk membangun perencanaan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Fraksi ini memberikan apresiasi apabila prioritas pembangunan disusun sesuai kebutuhan masyarakat serta disertai dengan mekanisme penganggaran, evaluasi, dan pengawasan yang jelas.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Karena seluruh anggota Fraksi PKB sedang mengikuti kegiatan penting di luar daerah, pandangan umum fraksi ini diserahkan langsung kepada pimpinan sidang.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum awal penting dalam menyusun arah pembangunan jangka menengah Manggarai yang berpihak pada rakyat serta mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.
SUBER BERITA:INFOPERTAMA.COM
