 |
| Camat dan para lurah gelar Rapat Koordinasi Meningkatkan Realisasi PBB Wilayah Perkotaan dengan Kaban Pendapatan dan Plh Sekda Manggarai, Lambertus Paput |
Ruteng, Berita1.Info– Progres penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wilayah perkotaan di Kabupaten Manggarai masih belum signifikan. Kondisi ini disebut sebagai persoalan klasik yang terus berulang setiap tahunnya.
Untuk menyikapi hal tersebut, sebanyak 26 lurah di Kabupaten Manggarai dikumpulkan dalam rapat koordinasi di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, pada Rabu (20/8/2025).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai, Kanisius Nasak, menjelaskan bahwa realisasi PBB wilayah perkotaan berjalan sangat lamban. Karena itu, pihaknya perlu mengumpulkan lurah dan camat agar bersama-sama bergerak meningkatkan capaian PBB.
“Sayangnya, ada beberapa camat dan lurah yang tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Ketidakhadiran mereka bisa saja memutus semangat meningkatkan realisasi PBB di wilayah perkotaan,” ungkap Kanisius.
Berdasarkan pantauan, Camat Langke Rembong tidak terlihat hadir dalam rakor bersama Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai, Lambertus Paput.
Dalam kesempatan itu, Lambertus menegaskan bahwa penagihan PBB merupakan tugas utama aparat kelurahan, bukan Bapenda. Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons terhadap permintaan lurah agar Bapenda menempatkan pegawai khusus di kelurahan untuk penagihan PBB.
“Lurah dan pegawainya itu perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Badan Pendapatan tidak bisa disuruh lakukan penagihan ke kelurahan, tugas mereka adalah koordinasi,” tegas Lambertus.
Ia menambahkan, apabila ada kendala, kelurahan harus melakukan pendataan, mengidentifikasi persoalan, dan mencari solusi. Jika kekurangan SDM, maka harus diusulkan penambahan personel, bukan melempar tanggung jawab ke pihak lain.
Lambertus juga menuturkan pengalamannya saat menjadi camat, di mana dirinya mampu merealisasikan target PBB meski banyak kendala di lapangan.
“Masalah pasti ada, tapi jangan sampai kita berhenti di masalah. Tugas kita adalah menyelesaikan masalah,” katanya.
Bapenda Akan Turun Langsung Tagih PBB
Hasil rakor tersebut menyepakati bahwa Bapenda Manggarai akan turun langsung ke masing-masing kelurahan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari solusi.
“Pada akhir Agustus nanti, kami dari Bapenda bersama para lurah dan stafnya akan turun lagi menagih PBB dari rumah ke rumah, berdasarkan nama dan alamat penunggak,” jelas Kanisius.
Langkah itu, lanjutnya, semata-mata bertujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban kepada negara adalah hal yang mutlak.
Selain soal penagihan, rakor juga membahas penempatan personel di mulut tambang. Beberapa camat, seperti Reok dan Ruteng, menyatakan setuju agar pegawai kecamatan ditempatkan di area tambang.
“Dalam minggu ini akan diusulkan ke Bupati, sehingga sosialisasi yang sudah dilakukan sebelumnya ke para penambang bisa segera membuahkan hasil,” tutup Kanisius.
Penulis: Piter Bota
