 |
| MAJUDIN |
Reok Barat, 26 Oktober 2025 —
Kisruh pengelolaan perahu bantuan viber milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kian memanas. Seorang nelayan, Majudin, warga Nanga Nae, Desa Para Lando, Kecamatan Reok Barat, mengaku menjadi korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen perjanjian pengelolaan perahu bantuan kelompok “Cemara Pante.”
Majudin menjelaskan bahwa dirinya telah mengelola perahu tersebut sejak tahun 2022 hingga 2025, dengan hasil tangkapan ikan rutin disetor kepada Barnabas Raba selaku ketua kelompok cemara pante, Manggarai Timur. Total setoran selama periode itu diperkirakan mencapai sekitar Rp15 juta.
Namun, pada Jumat (24/10/2025), Barnabas datang membawa surat perjanjian baru yang menyebutkan masa pengelolaan perahu hanya untuk tahun 2024–2025. Lebih mencurigakan lagi, tanda tangan dalam dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan Majudin di KTP.
“Saya kaget waktu Barnabas datang bawa surat perjanjian baru. Katanya saya tanda tangan, padahal saya tidak pernah tanda tangan apa pun. Tanda tangan di surat itu bukan punya saya,” ungkap Majudin, Minggu (26/10).
Tak berhenti di situ, hari ini (26/10/2025), Barnabas Raba selaku ketua kelompok mengambil kembali perahu bantuan tersebut dan berencana mengembalikannya kepada kelompok Cemara Pante.
Langkah ini justru menambah kekecewaan warga, sebab mereka menilai tindakan sepihak itu semakin memperjelas adanya ketidakterbukaan dan konflik internal dalam pengelolaan bantuan pemerintah.
Warga Desa Satar Punda, Dalam hal ini anggota kelompok cemara pante kini menuntut agar Barnabas Raba segera diganti dari jabatannya sebagai ketua kelompok Cemara Pante. Mereka menilai, kepemimpinannya telah menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan nelayan yang digagas pemerintah.
“Kami minta Dinas Perikanan segera turun tangan. Selesaikan persoalan ini, periksa semua dokumen, dan ganti ketua kelompok kalau memang terbukti ada penyalahgunaan,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Perahu bantuan viber tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan nelayan yang diluncurkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Timur. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi pesisir dan mendorong kemandirian nelayan di berbagai desa.
Namun, dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan, manipulasi perjanjian, serta pengelolaan yang tidak transparan, masyarakat menilai perlu ada audit menyeluruh.
Mereka meminta Dinas Perikanan dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa seluruh bantuan perahu di desa-desa pesisir Manggarai Timur, agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Kasus ini menjadi sorotan tajam publik Manggarai Timur. Banyak pihak menilai, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa perahu ini, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan perikanan.
“Bantuan pemerintah seharusnya untuk menolong masyarakat, bukan jadi sumber konflik. Kalau ada oknum yang bermain, harus ditindak tegas,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Timur belum memberikan pernyataan resmi. Namun masyarakat berharap tim dari dinas segera turun ke lapangan untuk memediasi, memverifikasi dokumen, dan menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan.
